Seperti diberitakan, Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar sindikat perdagangan narkoba yang dikendalikan seorang narapidana dari balik jeruji besi Lapas Narkotika Nusakambangan, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Bahkan kepala lapas setempat diduga terlibat dalam jaringan mafia narkoba.
Indro meminta kepala lapas (Kalapas) untuk mengintensifkan pemeriksaan ruangan yang ditempati narapidana maupun tahanan. Kalapas juga ditekankan untuk tidak memberikan toleransi kepada penghuni lapas memiliki atau memegang alat komunikasi. ‘’Adanya alat komunikasi inilah yang bisa memungkinkan penghuni lapas melakukan kegiatan melanggar hukum. Napi atau tahanan tidak boleh memiliki HP selama menjadi penghuni,’’ tegasnya didampingi Kadiv Administrasi Arifin dan Kalapas Mataram Sudarno.
Salah satu langkah baru yang dilakukan kakanwil adalah adanya kewajiban pelaporan hasil razia barang di lapas beserta barang bukti secara reguler ke kanwil. ‘’Barang-barang ini akan kita sita dan kita musnahkan bersama-sama. Selama ini hanya dilakukan di internal lapas,’’ jelas pria berkaca mata ini.
Indro belum menemukan kasus peredaran narkoba yang dilaporkan dari pihak lapas atau rutan se-NTB. Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan upaya antisipatif agar tidak kecolongan.
Tidak hanya itu, Indro juga meminta pihak lapas memperketat pengawasan terhadap narapidana kasus narkoba. Seperti terdakwa penyelundupan 6 Kg sabu-sabu Chow Kit Nang yang tertangkap petugas Bea dan Cukai 2010 silam. Warga Negara Malaysia itu masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Mataram dengan ancaman hukuman mati.
Kalapas Mataram Sudarno menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengawasan untuk mengantisipasi peredaran narkoba, maupun kepemilikan barang-barang lain yang ditetapkan tidak diperkenankan dimiliki penghuni Lapas. ‘’Razia ini kita lakukan secara rutin,’’ ungkapnya berusaha meyakinkan.
Dijelaskan, jumlah penghuni Lapas Mataram mengalalami overload. Daya tampung lapas yang hanya 235 orang, dihuni 526 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana. Sebanyak 151 di antaranya menjadi penghuni lapas terkait kasus narkoba.
Adanya overkapasitas lapas ini membuat angka besuk tahanan cukup tinggi, sehingga memperbesar potensi adanya barang ilegal masuk ke lapas. (mni)

sumber lombok post

INILAH.COM, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM memberhentikan pegawainya yang bertugas di Lembaga Permasyarakatan karena terbukti terlibat dalam jual beli narkoba di dalam penjara.

“Sampai akhir tahun ini ada 26 pegawai yang diberhentikan,” ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiyono, di Jakarta, Selasa (11/1/2011).

Menurut Untung, tindakan ini adalah bagian dari langkah tegas untuk mengikis peredaran Narkoba yang diduga marak dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
“Kita gak pernah berhenti berusaha dan terus perangi itu. Kalau memang tertangkap dan benar lakukan peredaran narkoba, akan ditindak tegas,” tambahnya.

Diakuinya, pengawasan di dalam penjara adalah pekerjaan yang tidak mudah. Terutama godaan kepada petugas, karena di satu sisi aturan harus terus ditegakkan, namun penghuni Lapas kerap mencari celah. “Tinggal kekuatan moral pegawai saja yang diharapkan,” ucapnya. [mah]

MataramNews.com– Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram  peringati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, dengan kesederhanaan namun penuh hikmat Sabtu (19/2) pagi.
Acara maulid yang dipusatkan diaula Lapas Mataram tersebut mengambil tema ”Dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW kita jadikan sunnah beliau sebagai tauladan hidup”,  dihadiri oleh seluruh warga binaan yang beragama islam baik pria maupun wanita dan beberapa tamu undangan lainnya dari instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut Kalapas Mataram, Sudarno, BC IP SH MM MBA, mengatakan, dalam memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, telah digelar beberapa kegiatan yang diikuti oleh warga binaan diantaranya lomba adzan dan menghapal ayat-ayat pendek.
Selain itu kegiatan yang dikuti oleh sekitar 140 warga binaan tersebut pada Selasa kemarin juga diselenggarakan sereakalan.
Sementara itu, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham NTB yang diwakili oleh Kepala Divisi administrasi, Arifin, mengajak seluruh warga binaan dalam memperingati Maulid ini agar bisa menjalin tali silaturrahmi selain itu juga agar bisa memberdayakan tingkat keimanan para warga binaan didalam Lapas.
Sedangkan  ceramah maulid  disampaikan, Tgh Subki Assasaki, meminta agar kita semua bisa meneladani perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan beliau sebagai suritauladan.
“Mari kita tingkatkan kecintaan kepada nabi”, ucapnya dalam ceramahnya dihadapan ratusan wargaan binaa

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}



/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

KEMENTERIAN  HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MATARAM JL. HOS COKROAMINOTO NO. 5 (TELP. (0370) 631071 – MATARAM EMAIL : lapas_mataram@yahoo.com

Red: Siwi Tri Puji B
Sumber: Antara

Pertama, Kemenkumham merupakan suatu kementerian yang berkaitan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan yang maksimal dan berkualitas kepada publik harus menjadi tujuan utama seluruh jajaran Kemenkumham dari pusat sampai daerah.
Kedua, Kakanwil wajib mengunjungi UPT di jajarannya untuk mengetahui kondisi riil yangterjadi.
Ketiga, Kakanwil harus memperhatikan penegakan hukum yang selalu diiringi dengan perlindungan HAM. Kepada WBP (warga binaan pemasyarakatan) dan imigran, dalam penegakan hukumnya harus juga memberikan perlindungan HAM-nya.
Keempat, Kakanwil harus membantu para Kepala Daerah di tempatnya bertugas dalam menyempurnakan perda. Tugas ini merupakan wujud dari fungsi Kanwil Kemenkumham sebagai law center. Kakanwil harus berinisiatif menjalin kerja sama dengan Bupati, Walikota, dan Gubernur setempat. Dengan semakin baik kualitas perda, perda yang sudah disinkronkan dan diharmoniskan oleh Kanwil Kemenkumham, maka akan menghasilkan kualitas perda yang semakin baik.
Kelima, semua Kakanwil harus menjalin kerja sama dengan Kepala Daerah mewujudkan desa sadar hukum. Penyuluhan hukum dan HAM ke desa-desa dapat mengurangi potensi konflik antar desa yang masih kerap terjadi.
Keenam, pengelolaan keuangan harus dijalankan dengan cermat, teliti, dan akuntabel, sehingga predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) terhadap laporan keuangan Kemenkumham di tahun 2010 dari BPK dapat dipertahankan. Terakhir Menkumham berpesan, Kanwil harus memperjuangkan untuk meraih penghargaan ISO di tahun 2011.

1. Bidang Keamanan dan Pembinaan

1. Kasub Bidang Bimkemas dan Latkerpro
2. Kasub Bidang Keamanan dan Ketertiban
1. Bidang Registrasi Perawatan dan Bina Khusus Narotika

1. Kasub Bidang Registrasi
2. Kasub Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika.

Secara umum tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, walaupun terdapat keterbatasan sarana dan prasarana